Analisis Jabatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Dan Prasarana

ANALISIS JABATAN

WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG SARANA PRASARANA

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala SMK Taruna Bhakti Depok.

Bertanggung Jawab Kepada :

Kepala Sekolah

Berhubungan dengan :

  1. Seluruh posisi Waka dan UMM
  2. Ketua Program Keahlian
  3. Seluruh Tenaga Pendidik
  4. Tata Usaha
  5. Pelanggan (Siswa, Orangtua Siswa, DU/DI)
  6. Sub Kontraktor dan supplier

Prasyarat :

  • Pendidikan minimal S1.
  • Usia setinggi-tingginya 50 tahun.
  • Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun.
  • Memahami filosofi, konsep dasar, program, dan strategi pelaksanaan pendidikan menengah kejuruan dalam pembangunan nasional.
  • Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.
  • Memahami Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (APBS).

Tugas :

  1. Menyusun Program Kerja sesuai Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu
  2. Mengikuti Rapat Tinjauan Manajemen
  3. Melaksanakan tindak lanjut hasil Rapat Tinjauan Manajeme
  4. Melaksanakan Program Kerja
  5. Mengkoordinir penyediaan sarana dan prasarana diklat
  6. Memonitor dan Mengevaluasi Pelaksanaan perawatan dan perbaikan Sarana Prasarana serta pemeliharaan lingkungan
  7. Menindaklanjuti Hasil Monitoring dan Evaluasi perawatan dan perbaikan
  8. Melaporkan dan mengkoordinasikan tugas pokok dan fungsinya dalam Rapat Dinas Tim Manajemen
  9. Mewakili dan atau melaksanakan tugas Kepala Sekolah sesuai sarana dan prasarana
  10. Menganalisis pengadaan, pemanfaatan, perawatan fasilitas sekolah dan infrastruktur sekolah
  11. Menyusun program kerja tahunan perawatan dan perbaikan
  12. Mengkoordinir pelaksanaan perawatan dan perbaikan di setiap unit kerja
  13. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan tim perawatan dan perbaikan
  14. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kerja kepada kepala sekolah

Wewenang :

  1. Menetapkan kapasitas sarana dan prasarana disetiap unit kerja.
  2. Merekomendasikan teknisi untuk melakukan perawatan dan perbaikan sesuai kerusakkan sarana dan prasarana.
  3. Mewajibkan setiap anggota tim perawatan dan perbaikan untuk memiliki dokumen kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  4. Mengkoordinir proses analisis kebutuhan pelanggan dan mendeskripsikannya dalam program kerja yang harus dilaksanakan oleh tim kerja/dan atau Program Studi Keahlian terkait.
  5. Membuat Dokumen Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Pendidikan dan Pelatihan, bersama-sama dengan anggota tim perawatan dan perbaikan.
  6. Menyusun uraian tugas dan wewenang anggota tim perawatan dan perbaikan agar mampu melaksanakan penyelenggaraan perawatan dan perbaikan.
  7. Memanfaatkan berbagai sumberdaya, jaringan lintas sektoral untuk memenuhi kebutuhan fasilitas dalam pengelolaan dan penyelenggaran perawatan dan perbaikan.
  8. Memeriksa, menyetujui rencana kerja tim perawatan dan perbaikan